Mata Nusantara News ||Jakarta,Rudy Darmawanto, koordinator saksi dari partai Golkar mengungkapkan dugaan permainan dan manipulasi suara di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang menduga oknum Komisioner KPUD DKI Jakarta, Dody Wijaya terlibat kecurangan pemilu.
Kondisi ini menjadi sorotan serius terutama setelah musyawarah rekapitulasi di tingkat provinsi KPUD DKI Jakarta selesai, meninggalkan beberapa kpu tingkat Kota.
Dalam pengakuannya, Rudy Darmawanto menyampaikan adanya persekongkolan jahat oleh penyelenggara, di mana beberapa wilayah tidak mengadakan Pemutakhiran Data Pemilih (PSU) meskipun terdapat bukti KTP orang luar yang masuk ke dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan mendapatkan lebih dari satu surat suara.
Salah satu contoh kasus terjadi di Pesanggrahan, khususnya di Petukangan Utara, di mana TPS 156 sampai 159 dilaporkan mengalami mutasi orang yang mendapatkan 4 surat suara.
Dalam konteks ini, Rudy Darmawanto menyoroti keterlibatan DW, sebagai komisioner KPUD DKI Jakarta dalam dugaan manipulasi dan kecurangan.
Menurutnya DW juga terlibat dalam persoalan di PPK dan PPS di wilayah Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pesanggrahan, dan beberapa tempat lainnya.
Rudy Darmawanto menekankan pentingnya perhatian dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap pengungkapan kasus ini.
Dia berkomitmen untuk memberikan bukti-bukti sebagai saksi fakta terhadap keterlibatan oknum komisioner KPUD DKI Jakarta dan PPK di Jakarta Selatan maupun di Jakarta Timur.
Keterlibatan DW dalam dugaan manipulasi suara menjadi perhatian serius dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum (Pemilu) .
Oleh karena itu, panggilan kepada Rudy Darmawanto sebagai saksi fakta diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan dalam menangani masalah ini.
Situasi ini memperlihatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan umum, serta perlunya tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran demokrasi dan hak konstitusi warga negara.
“Masalah ini perlu diselesaikan dengan serius untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Indonesia, terutama menjelang pemilihan umum berikutnya”.tutup Rudy.
Rilis : Hilman